Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Namun dalam Putusan Perkara Nomor 63/Pid.SusTPK/2019/PN.Bna hakim memutuskan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis Putusan hakim dalam Perkara Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna tentang Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang belum sesuai fakta persidangan dan untuk mengetahui serta menganalisis dasar Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Perkara Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bna.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif atau pendekatan hukum kepustakaan. Sumber data didapat dari penelaahan pustaka (library research) dilakukan dengan membaca literaturliteratur terkait dengan persoalan yang dikaji. Kemudian mencatat hal-hal yang perlu untuk dijadikan bahan penulisan.

Hasil Penelitian menunjukan pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 63/Pid.SusTPK/2019/PN.Bna tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidak sesuaian ini terjadi karena hakim dalam mempertimbangkan kasus hanya melihat dari segi subjek hukum tanpa melihat dari segi pertanggungjawaban pidananya sehingga pemberatan sanksi pidana kepada terdakwa tidak dilaksanakan. Kemudian hakim pada sidang di pengadilan harusnya hakim memeriksa terlebih dahulu unsur pasal 2 (primair), barulah memeriksa unsur pasal 3 (subsidair) jika dakwaan primair tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan fakta persidangan hakim harusnya juga melihat pertimbangan yang meringankan tersebut sebagai hal yang memberatkan bahwa hanya melanjutkan tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebelumnya. Namun, memberi izin pencairan 100 % walaupun pengerjaan proyek masih 45,86 %.

Diharapkan harus ada komitmen dan keseriusan dari para penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dan putusan hakim yang harus menimbulkan efek jera kepada terdakwa korupsi, Jaksa penuntut umum dan hakim benar-benar adil sesuai konteks keadilan serta sesuai fakta pengadilan dan menjunjung tinggi tujuannya yaitu memulihkan kerugian keuangan negara dan bernilai efektif serta sesuai dengan keadilan masyarakat.