Berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak Rp. 900." Meskipun ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana relative berat, namum masih terdapat tidak pidana pengelapan yang dilakukan oleh perempuan.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengelapan yang dilakukan oleh perempuan, untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana pengelapan yang dilakukan oleh perempuan dan untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam menangani tindak pidana pengelapan yang dilakukan oleh perempuan.

Penelitian dalam penulisan ini diggunakan metode yuridis empiris, data penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan dengan mewawancarai langsung responden dan informan dan penelitian kepustakaan (library research) mengkaji buku-buku dan peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan yang terjadi diwilayah hukum pengadilan Negeri Jantho dan pelaku seorang perempuan yaitu faktor agama, faktor ekonomi dan faktor kesempatan dan juga faktor lingkungan, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggelapan relatif ringan yaitu karena pelaku mengakui perbuatannya, pertama kali melakukan tindak pidana, pelaku baik selama persidangan dan pelaku merupakan seorang ibu yang masih bertanggung jawab terhadap anak nya. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penggelapan yang di lakukan oleh perempuan adalah kurangnya pemahaman dari masyarakat, sulitnya mendapatkan keterangan dari saksi dan upaya yang dilakukan yaitu, upaya preventif dan upaya represif.

Disarankan kepada aparat penegak hukum agar lebih memaksimalkan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penggelapan yang di lakukan oleh perempuan. Dan diharapkan kepada majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penggelapan, sesuai dengan perbuatan dari pelaku, agar dapat menyebabkan efek jera kepada pelaku.