Tindak pidana penggelapan merupakan salah satu kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda, tindak pidana ini sering terjadi di lingkungan pemerintahan, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan bahkan pada lembaga agama sekalipun dapat terjadi. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana Penggelapan diatur dalam buku ke II Bab XXIV dan terbentang dari Pasal 372 KUHP s/d Pasal 374 KUHP. Pasal 372 KUHP berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termsuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karenaa kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyak Rp 900,- (KUHP, 35, 43, 43, 373, 376s, 486)”

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri berbeda. Pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana penggelapan program bantuan kepada fakir miskin baitul mal provinsi Aceh yang dilakukan oleh terdakwa.

Metode penulisan skripsi ini yaitu metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang menitiberatkan pada data sekunder yang mana menganalisis putusan pengadilan, buku-buku, dokumen serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang ada di dalam skripsi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri berbeda, yang mana terjadi kekeliruan dalam penulisan data alamat terdakwa serta fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dimohonkan tersebut telah salah mengenai orangnya sehingga cacat formil. Pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana penggelapan Program Bantuan Kepada Fakir Miskin Baitul Mal Provinsi Aceh yang dilakukan oleh terdakwa diantara lain : a) Pertimbangan Yuridis, b). Pertimbangan Sosiologis, c). Pertimbangan Subjektif.

Keputusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penggelapan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama 1 tahun.