Wanprestasi sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1238 Kitab Undang –
Undang Hukum Perdata (KUHPer) adalah kondisi di mana debitur dinyatakan
lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan
kekuatan dari perikatan sendiri. PT. Griya madani yang merupakan salah
satu pengembang perumahan menawarkan investasi pembiayaan akad
mudharabah dengan syarat yang mudah. Selama akad pembiayaan mudharabah
tersebut berjalan, terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak
pengembang tidak mengembalikan modal utama dansisa bagi hasil kepada
investor.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan mekanisme, bentuk wanprestasi,
serta upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli rumah dengan
sistem akad pembiayaan mudharabah.
Metode penelitian dalam penulisan ini digunakan metode yuridis empiris,
data penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dengan
mewawancarai langsung responden dan informan dan penelitian kepustakaan
(library research) mengkaji buku-buku dan peraturan Perundang-Undangan.
Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui mekanisme dalam perjanjian
akad mudharabah, bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pengembang,
yaitu tidak sepenuhnya mengembalikan sisa modal dan terlambat dalam
mengembalikan cicilan bagi hasil serta melakukan hal yang tidak sesuai dengan
kesepakatan. Adapun upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak
penggugat dengan menggunakan penyelesaian non-litigas dan litigasi,
penyelesaian non-litigasi yaitu: 1) memperpanjang masa jatuh tempo; 2)
musyawarah menggunakan pihak ketiga; dan 3) memberikan teguran secara
surat dan lisan.
Guna untuk menghindari terjadinya tindakan wanprestasi dalam perjanjian
jual beli rumah, penulis ingin memberikan beberapa saran, yaitu: 1) diharapkan
bagi pihak pengembang untuk lebih memahami mekanisme perjanjian serta hak
dan kewajiban sebagai pengembang yang mengelola modal para investor yang
melakukan pembiayaan mudharabah agar kemungkinan untuk terjadinya
wanprestasi dapat diminimalisir. 2) Diharapkan bagi pengembang untuk
melunasi modal utama serta sisa bagi hasil yang telah diberikan oleh pihak
investor agar tidak terjadinya kerugian bagi kedua belah pihak. 3) diharapkan
bagi masyarakat lebih memahami prosedur perjanjian dan hukum yang berlaku.