Pada Pasal 406 KUHP diatur tentang tindak pidana perusakan yaitu “barang siapa dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahgian milik orang lain, diancam pidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Terkait tindak pidana tersebut, yang menjadi fokus penelitian ini adalah penyidikan terhadap tindak pidana perusakan barang. Didapati pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang yang terdapat dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh masih belum optimal.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perusakan barang, hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana perusakan barang, serta upaya yang dilakukan dalam menanggulangi hambatan dalam penyidikan tindak pidana perusakan barang.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode yuridis empiris, data pada penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dengan cara mewawancarai responden dan informan, serta penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal dan peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui pelaksanaan penyidikan pada tindak pidana perusakan barang dimulai sejak selesainya proses penyelidikan, kemudian pengiriman SPDP kepada penuntut umum, pemeriksaan, gelar perkara, serta penyelesaian berkas perkara dan diserahkan kepada penuntut umum. Dalam pelaksanaanya terdapat beberahap hal yang belum sesuai yaitu pemeriksaan tidak dipisah, makan hanya dua kali sehari, sulitnya memperoleh barang bukti dan tidak ada ruang tahanan khusus bagi wanita. Hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya jumlah polisi wanita untuk pemeriksaan pelaku wanita, kurangnya fasilitas ruang pemeriksaan, kurangnya anggaran dalam pelaksanaan penyidikan, serta belum adanya sel tahanan khusus bagi pelaku atau tersangka wanita. Upaya penanggulangan yaitu mengajukan atau mengupayakan penambahan fasilitas bagi penyidik satreskrim, berupaya meningkatkan anggaran penyidikan, berupaya untuk menambah jumlah personil polisi wanita (polwan) untuk pemeriksaan tersangka wanita

Disarankan kepada Pihak Kepolisian dan khususnya Kapolda Aceh untuk dapat memberikan perhatian pada tiap-tiap kantor kepolisian resor maupun polsek agar terdapat ruangan-ruangan pemeriksaan khusus baik laki-laki dan perempuan. Mencukupkan gizi para tersangka yang ditahan di tahan Polresta dan selalu melaksanakan apa yang tertuang dalam Perkap.