Pasal 71 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri salah satunya adalah dikenai sanksi pidana pelatihan kerja. Namun dalam kenyataannya tidak semua putusan pengadilan yang mengadili kasus terhadap anak diberikan sanksi pidana pelatihan kerja.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan pelatihan kerja terhadap anak didik pemasyarakatan, hambatan dalam pelaksanaan pelatihan kerja terhadap anak didik pemasyarakatan, dan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan hambatan dalam pelaksanaan pelatihan kerja terhadap anak didik pemasyarakatan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan pidana pelatihan kerja bahwa pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja, LPKA Banda Aceh bekerja sama dengan beberapa institusi mitra seperti Balai Latihan Kerja dan dinas kelautan dan perikanan yang sesuai dengan bakat dan minat anak didik pemasyarakatan. Kendala-kendala yang pernah dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan kerja adalah pandemi Covid-19, tidak semua anak fokus dalam pelatihan kerja, anak memiliki minat yang berbeda sehingga tidak bisa semua dilatih oleh satu institusi, keterbatas staf LPKA untuk mengawasi pelatihan kerja, dan kuota untuk pelatihan kerja yang terbatas. Upaya yang dilakuan adalah mendatangkan Psikolog untuk asesmen, menjalin kerjasama dengan mitra baru untuk variasi tempat pelatihan kerja dan dapat menyalurkan bakat anak, Memanfaatkan sarana LPKA untuk lokasi pelatihan, dan evaluasi kegiatan.

Disarankan Pihak Kementerian Hukum dan HAM agar merumuskan standar dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja, sehingga pelaksanaan sanksi tersebut dapat berjalan maksimal bagi anak didik pemasyarakatan. Kepada pihak LPKA Banda Aceh agar lebih proaktif dalam mencari mitra untuk bekerja sama dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja.