Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
disebutkan definisi perkawinan ialah: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang
pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang
bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang tidak membolehkan
perceraian dengan cara mufakat antara suami dan isteri saja, tetapi harus ada alasan yang
sah. Akibat putusnya perkawinan karena percerain, maka yang perlu diperhatikan adalah
nasib anak-anak dikemudian hari. Salah satunya menyangkut hak asuh anak. Pasal 41 UU
Perkawinan mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah ibu atau bapak
tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan
kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan
yang memberi keputusannya. Oleh karena itu perlu dikaji prinsip hukum tentang
kewajiban orang tua atas biaya nafkah setelah terjadinya perceraian.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses penyelesaian hadlanah akibat
perceraian di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, untuk menjelaskan pertimbangan
hakim dalam menentukan pelimpahan hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian
kepada ibunya, untuk menjelaskan pertimbangan penggugat menjadi alasan penggugat
mengajukan hak asuh anak.
Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yaitu
pendekatan melalui penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research).
Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan
responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data
sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukan alasan penggugat mengajukan hak asuh anak
di karenakan pada kenyataannya akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus di dalam rumah tangganya. Penggugat merasa tidak mungkin lagi tujuan
perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dapat terwujud serta tidak mungkin lagi Penggugat dan Tergugat membentuk
keluarga yang sakinah, mawaddah warrahmah. Sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk
memohon pada Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh untuk mengabulkan
permohonan Penggugat. dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tetap
berada dalam asuhan Penggugat sehingga sangat dekat dengan Penggugat maka demi
masa depan dan perkembangan psikologis anak yang lebih stabil Penggugat memohon
agar anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya.
Disarankan agar tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya
hingga dewasa meskipun telah terjadi perceraian di antara kedua orangtuanya, Anak
merupakan tanggung jawab orangtua dan memiliki hak yang harus di penuhi selaku
orangtua, dalam pemenuhan hak asuh anak sebaiknya orangtua memperhatikan lagi apa
saja yang dibutuhkan anak agar hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik.