Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan
setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, meyuruh melakukan,
atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap
anak. Namun dalam prakteknya tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis
masih sering terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh.
Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan penerapan sanksi pidana terhadap
pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis, bentuk dan modus eksploitasi anak
sebagai pengemis, serta upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya
eksploitasi anak sebagai pengemis.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penelitian
skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.
Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan
perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan
dengan masalah yang dibahas. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh
data primer dengan mewawancarai responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan sanksi pidana
pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis di wilayah Hukum Pengadilan Negeri
Banda Aceh yaitu dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku dengan
pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda hingga Rp 200.000.000,00,-(Dua
Ratus Juta Rupiah). Bentuk dan modus eksploitasi anak yang terjadi di wilayah
hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh meliputi anak melakukan pencurian barang
berupa Handphone dan uang akibat tekanan ekonomi, eksploitasi yang dilakukan
orang tua kepada anak balita menjadi pengemis seringkali dipicu kemiskinan, serta
perdagangan anak. Upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya eksploitasi
anak sebagai pengemis di wilayah hukum tersebut yaitu edukasi dan kampanye,
intervensi sosial ekonomi, penegakan hukum, serta memperkuat kebijakan hukum
dengan pelatihan digital interkatif untuk penanganan kasus yang lebih efektif.
Disarankan kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh perlu adanya koordinasi
satu sama lain yang bertujuan untuk penegakan hukum dan perlindungan hak-hak
anak sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disarankan kepada Dinas
Sosial untuk melakukan edukasi dini yang berfokus pada pengajaran sentuhan
aman/tidak aman, aturan privasi tubuh dan pengawasan aktivitas daring untuk orang
tua dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dalam mengawasi aktivitas
anak.