Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian dijelaskan bahwa Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia
meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia dan
keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, meskipun telah diatur
secara konkrit dalam Undang-undang namun TPI Lhokseumawe masih mendapat
banyak hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap warga negara asing.
Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan
pemeriksaan pekerja warga negara asing oleh Imigrasi kelas II Lhokseumawe,
hambatan imigrasi Lhokseumawe dalam melakukan pengawasan terhadap pekerja
warga negara asing dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan
melakukan pengawasan terhadap pekerja warga negara asing
Penelitian menggunakan metode yuridis empiris, dengan cara mempelajari
peraturan perundang-undangan, buku, jurnal yang relefan dengan cara
mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data
primer dan data sekunder.
Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan pengawasan pekerja warga negara
asing oleh Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi Lhokseumawe melalui
pengawasan administratif pada saat masuk wilayah Indonesia dengan
mengumpulkan data dari tempat pemeriksaan imigrasi serta melakukan
pengawasan lapangan melalui pemantauan dan penyelidikan berupa intelijen
terhadap orang asing. Hambatan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Lhokseumawe
dalam melakukan pengawasan terhadap pekerja warga negara asing yaitu karena
Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal berupa sumber Daya
Manusia (SDM) dan Sarana dan Pra Sarana. Faktor Eksternal berupa kurangnya
kesadaran dari pihak perusahaan pengguna tenaga kerja ahli asing dalam
melakukan transparansi mengenai keberadaan serta kegiatan tenaga kerja ahli
asing yang bekerja pada perusahaannya. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam
melaporkan keberadaan orang asing diwilayah tempat tinggalnya.Upaya yang
dilakukan oleh Tempat Pemeriksaan Imigrasi Lhokseumawe dalam mengatasi
hambatan pengawasan terhadap pekerja warga negara asing yaitu Melakukan
Koordinasi dengan Instansi Terkait, Membentuk Tim Pengawasan Orang Asing
dan Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing bagi Masyarakat.
Saran dalam penelitian ini sumber daya manusia hendaknya selalu
ditingkatkan untuk membantu proses Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian
Pengawasan Orang Asing di Kantor Imigrasi Lhokseumawe. Pemerintah lebih
memperhatikan sarana dan prasarana penunjang yang dapat membantu proses
pelaksanaan fungsi keimigrasian pengawasan orang asing, seiring dengan
mobilitas masyarakat yang berkembang dengan cepat.