Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, mengatur tentang
pengadaan tanah untuk fasilitas sosial dan umum, jaringan prasarana jalan, serta
pengairan dan utilitas, pelepasan hak atas tanah. Dalam pelaksanaan pengadaan
tanah Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanahan Aceh masih mengacu pada
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang 2 Tahun 2012
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 beserta
peraturan pelaksanaannya dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum. Padahal, apabila membaca Pasal 144
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Pemerintah Aceh melalui Dinas
Pertanahan Aceh mempunyai kewenangan dalam melaksanakan penyediaan tanah
yang diatur dalam Qanun Aceh secara khusus.
Tujuan penelitian ini Untuk menjelaskan pelaksanaan kewenangan
pemerintah Aceh dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan
umum, untuk menjelaskan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan
penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,
untuk menjelaskan upaya yang dilakukan Dinas Pertanahan Aceh dalam
pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum berdasarkan Pasal 144 UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang
Pemerintahan Aceh.
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris.
Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (field Reserch) dengan
mewawancarai responden dan informan dan menelaah kepustakaan (Library
Reserch) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan kewenangan Pemerintah
Aceh dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sampai
saat ini belum dilaksanakan, kendala yang di hadapi Dinas Pertanahan Aceh dalam
penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
karena belum disahkannya mekanisme pelaksanaan yang diatur dalam Qanun Aceh
tentang Pertanahan, upaya yang dilakukan Dinas Pemerintah Aceh melakukan
percepatan pengalihan Badan Pertanahan Nasional menjadi Dinas Pertanahan Aceh.
Disarankan Pemerintah aceh hendaknya melakukan percepatan disahkannya
Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanahan karena merupakan landasan yuridis
pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
sebagaimana tindaklanjut dari Pasal 144 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.