Pasal 1243 KUHPerdata mengatur tentang tidak terpenuhinya hak dan
kewajiban yang telah disepakati kedua pihak. Dalam akad perjanjian pada PT
Pegadaian menggunakan klausula baku yaitu semua peraturan telah ditetapkan
terlebih dahulu oleh pihak PT Pegadaian dan Debitur wajib mematuhi segala
peraturan yang telah dibuat dan sepakati oleh kedua belah pihak, namun
kenyataannya masih ada pihak kreditur yang tidak mematuhi peraturan yang
sudah disepakati yaitu tidak melakukan peringatan terhadap nasabah atas
pelelangan objek jaminan gadai milik nasabah.
Tujuan Penulisan Skripsi ini untuk menjelaskan bentuk perlindungan
hukum kepada nasabah pegadaian dalam hal terjadinya pelelangan barang
jaminan, untuk menjelaskan faktor penghambat perlindungan hukum yang
diberikan PT Pegadaian kepada nasabah dan untuk menjelaskan upaya yang
ditempuh dalam penyelesaian sengketa pelelangan objek gadai di PT Pegadaian
Syariah Cabang Keutapang.
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
metode yuridis empiris. Data yang diperoleh menggunakan studi kepustakaan dan
penelitian lapangan dengan melakukan serangkaian kegiatan wawancara dan
observasi serta mengutip buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan objek dalam penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan
hukum kepada nasabah pegadaian dalam hal terjadinya pelelangan barang
jaminan ialah nasabah diberikan perpanjangan Surat Bukti Rahn (SBR) atau
diberikan waktu untuk memperpanjang tenggang waktu sebelum jatuh tempo,
nasabah diberikan surat tunda lelang atau penundaan sebelum barang jaminan
dilelang oleh perusahaan. Faktor penghambat perlindungan hukum yang diberikan
PT Pegadaian kepada nasabah karena kurangnya pengetahuan nasabah mengenai
lelang terhadap barang jaminan yang mengakibatkan nasabah jarang menanyakan
kepada pihak PT Pegadaian tindak lanjut dari hasil lelang. Upaya yang ditempuh
dalam penyelesaian sengketa pelelangan objek gadai yaitu dengan cara melalui
jalur musyawarah mufakat dan melaui mediasi (pihak ketiga).
Disarankan untuk pihak Kreditur yaitu pihak PT Pegadaian agar
menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku pada saat berlangsungnya
perjanjian gadai kepada pihak debitur, sehingga tidak terjadi kebingungan dalam
masyarakat dalam melaksanakan perjanjian gadai.