Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
10 Tahun 2021 berbunyi “ Setiap pegawai berhak menerima Tunjangan Kinerja
setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Namun
pada kenyataannya pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga
masih terdapat pemotongan tunjangan kinerja yang disebabkan oleh 2 hal yaitu
tidak mematuhi peraturan disiplin dan kesalahan sistem padahal pegawai tersebut
telah melaksanakan kewajibannya.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan
pemberian tunjangan kinerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga,
Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaannya, dan upaya apa yang dilakukan
oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lhoknga dalam mengatasi
kendala tersebut.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris yang
dilakukan dengan meneliti secara langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui
penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum melalui
wawancara dengan responden dan informan yang dianggap dapat memberi
informasi mengenai permasalahan penelitian serta dengan melakukan pengamatan
langsung (observasi).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian tunjangan
kinerja pada Lapas Kelas III Lhoknga belum optimal sehingga terjadi pemotongan
yang merugikan pegawai. Kepala Lapas Kelas III Lhoknga telah melakukan
berbagai upaya diantaranya, sosialisasi kepada pegawai mengenai pembayaran
tunjangan kinerja dan pengadaan prasarana penunjang pembayaran tunjangan
kinerja .
Disarankan kepada Pegawai di Lapas Kelas III Lhoknga agar lebih disiplin
sehingga terhindar dari pemotongan tunjangan kinerja. Disarankan kepada atasan
di Lapas Kelas III Lhoknga agar dapat memberikan solusi yang cepat dan tanggap
terkait kendala yang terjadi dan meningkatkan pengawasan terhadap pegawai dan
pengecekan berkala terhadap prasarana penunjang pemberian tunjangan kinerja.