Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa
Perjanjian Pinjam Meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu tiap
perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib
diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila
debitur tidak memenuhi kewajibannya. Namun pada kenyataannya wanprestasi
dalam perjanjian pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia Kota Banda
Aceh masih sering terjadi.
Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian
pembiayaan modal kerja, untuk menjelaskan faktor penyebab debitur wanprestasi
dalam perjanjian pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia, untuk
menjelaskan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan modal kerja
di Bank Syariah Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam
penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian
lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan
mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli
hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan penelitian
lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai
responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian
pembiayaan modal kerja di Bank Syariah Indonesia dilakukan berdasarkan prinsip
syariah dengan berbagai akad seperti musyarakah, murabahah, dan lainnya
pembiayaan modal kerja ditujukan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja
nasabah, baik jangka pendek maupun panjang dengan tujuan kelancaran usaha,
faktor penyebab debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan modal kerja di
Bank Syariah Indonesia bersal dari internal maupun eksternal, faktor internal
terdiri dari kurangnya pemahaman akad, kesalahan analisis BSI, masalah internal
usaha faktor eksternal meliput kondisi ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah,
force majure,penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan modal kerja
di Bank Syariah Indonesia melalu beberapa cara yaitu musyawarah, restrukturisasi
pembiayaan, eksekusi jaminan, penyelesaian di luar pengadilan dan penyelesaian
di pengadilan .
Diharapkan Bank Syariah Indonesia dalam pelaksanaan pembiayaan
dilakukan dengan waktu yang semaksimal mungkin sehingga penyelesaian
pembiayaan tidak terjadi kendala serta dapat menetapkan hak bank dan kewajiban
kepada nasabah lebih terperinci.