Pasal 28H Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
menyatakan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
Kesehatan. Akan tetapi masih banyak perusahaan yang tidak mementingkan jaminan
kesehatan bagi tenaga kerja yang mengakibatkan kerugian bagi tenaga kerja di suatu
perusahaan.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan Tanggung jawab Dinas Kesehatan
Kota Banda Aceh dalam pengawasan badan penyelenggara jaminan sosial
ketenagakerjaan oleh badan negara jaminan Kesehatan. Hambatan yang dialami Dinas
Kesehatan Kota Banda Aceh dalam melakukan pengawasan badan penyelenggara
jaminan sosial ketenagakerjaan. Upaya Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam
pengawasan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan
Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris pendekatan melalui
penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research). Penelitian
lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden
dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder
dengan mempelajari buku-buku,literature dan perundang-undangan.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota
Banda Aceh dalam pengawasan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan
oleh badan negara jaminan Kesehatan diatur dalam Pasal 178 ayat (1) dan (2) Undang�Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (1) Pengawasan ketenagakerjaan
dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten/kota. Faktor yang menjadi hambatan, kurangnya sosialisasi pada
perusahaan sehingga perusahaan kurang memahami tentang BPJS Ketenagakerjaan
kedua, pemberlakuan BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku bagi seluruh perusahaan dan
pekerja baik formal maupun informal dan yang ketiga, perusahaan yang tidak
mendaftarkan pekerja di BPJS Ketenagakerjaan. Upaya Dinas Kesehatan Kota Banda
Aceh dalam pengawasan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, mengarahkan
dan mensosialisasi program BPJS kepada keperusahaan agar wajib mendaftarkan
perusahaan dan tenaga kerja ke BPJS Ketenagakerjaan.
Di sarankan kepada Dinas Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan agar lebih
meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang tidak mengikuti peraturan yang
sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku diwilayah hukum Aceh.