Berdasarkan Pasal 3 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 tahun 2004
menyatakan tujuan penertiban hewan adalah untuk mewujudkan Kota yang bersih,
indah dan nyaman yang selaras dengan pelaksanaan syariat lslam. Tetapi terhadap
implementasi qanun tersebut belum maksimal diterapkan, mengingat dari hasil
penelitian awal diketahui bahwa terhadap pelaku pelanggaran qanun tersebut belum
dapat ditegaskan penerapan sanksinya sebagaimana yang telah diatur didalam qanun.
Masih banyak masyarakat yang belum faham dan mematuhi.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan menjelaskan tanggung jawab
pemerintah Kota Banda Aceh terhadap penertiban hewan ternak, untuk menjelaskan
Implementasi penertiban hewan ternak tindakan hukum yang diambil oleh
pemerintah Kota Banda Aceh dan untuk menjelaskan hambatan dan upaya yang
dilakukan oleh pemerintahan Kota Banda Aceh dalam menanggulangi penertiban
hewan ternak yang berkeliaran di Kota Banda Aceh.
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis emperis,
melalui penelitian lapangan (field research) dengan mewawancarai langsung
responden dan informan, disamping itu juga menggunakan penelitian kepustakaan
(library research) mengkaji buku-buku dan peraturan Perundang-Undangan.
Berdasarkan hasil penelitian Tanggung jawab pemerintah Kota Banda Aceh
terhadap penertiban hewan ternak, membentuk Qanun Banda Aceh Nomor 12 tahun
2004 tentang penertiban hewan, hal ini dilakukan oleh pemerintah kota agar terhadap
pelanggar-pelanggar yang dilakukan oleh pihak pemilik hewan ternak dapat lebih
tertib administrasi apabila melakukan segalahal yang mengganggu keresahan serta
kenyamanan dari pengguna juas jalan kota. terhadap tindakan hukum yang di ambil
oleh pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini pihak satpol pp adalah tindakan
yang diambil salah satunya penyitaan hewan ternak yang berkeliaran di ruas jalan,
yang mana penyitaan yang dilakukan guna untuk mengetahuai pemilik dari hewan
ternak tersebut, dengan demikian pihak satpol pp dapat memberikan berupa teguran
kepada pemilik hewan ternak dan apabila hal ini berkelanjutan maka pihak satpol pp
akan memberikan sanksi tegas dan hambatan dari pemerintah Kota Banda Aceh
dalam menanggulangi penertiban hewan ternak yang berkeliaran di ruas jalan adalah
ketidak jujuran terhadap kepemilikan hewan ternak, kurang anggota di lapangan,
kurangnya sarana dan prasarana dan upaya melakukan penjualan hewan ternak,
penambahan anggota dilapangan dan yang terakhir menambah anggaran pada dinas
terkait.
Disarankan kepada pihak SATPOL PP agar lebih tegas terhadap penertiban
hewan ternak yang masih berkeliaran di ruas jalan, dan Diharapkan kepada pemilik
hewan ternak agar lebih berhati-hati dalam merawat hewan, dan juga mengawasi
hewan agar tidak memasuki area jalan kota