Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi
“Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Upaya Pemerintah untuk
mensejahterakan masyarakat diperlukan upaya penanganannya secara terarah, terpadu, dan
berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam
bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk
memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk pemenuhan hak fakir miskin dalam
mewujudkan keadilan dan untuk dapat mengungkapkan hambatan yang dialami dalam bentuk pemenuhan
hak fakir miskin dalam mewujudkan keadilan.serta untuk dapat memaparkan upaya penanggulangan dalam
pemenuhan hak fakirmiskin dalam mewujudkan keadilan.
Metode penelitian dari penulisan ini mengunakan metode yuridis empiris, data penelitian
diperoleh menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian
kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder yaitu membahas (buku-buku),
teori- teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada, dan
penelitian lapangan (field research) untuk memperoleh data Primer ( mewawancarai) dengan
responden dan informan, dengan tujuan untuk mengumpulkan data secara langsung
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak fakir miskin belum di
laksanakan secara optimal. Karena disebabkan beberapa faktor dalam bentuk kebijakan,
program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi
kebutuhan dasar setiap fakir miskin.Faktor, Ketiadaan biaya; sebagian besar anak terlantar
berasal dari keluarga dengan strata ekonomi yang sangat rendah, sehingga biaya pendidikan
yang seharusnya disediakan oleh keluarga tidak tersedia sama sekali.
Saran Pemerintah seharusnya memenuhi hak hak Fakir miskin secara optimal
sebagaimana yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Sebaiknya untuk pemenuhan hak fakir miskin bantuan tersebut langsung kepada yang
membutuhkan, karena banyak terjadinya dilapangan bahwasanya yang menerima bantuan
tersebut bukanlah orang yang benar-benar membutukan, bahkan yang menerima tersebut orang
yang berkecukupan.