Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia menyebutkan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang
pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan
keputusan politik Negara. Tetapi kenyataannya ada beberapa oknum TNI yang
ikut serta dalam kegiatan penurunan reklame di tempat umum yang mana hal
tersebut diluar kewenangan mereka.
Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan tindakan TNI dalam penertiban
reklame di tempat umum sudah sesuai dengan kedudukan dan fungsinya
berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 atau tidak sesuai. Untuk
mengetahui kewenangan-kewenangan TNI tersebut, apakah mereka juga memiliki
kewenangan dalam urusan penegakan hukum, keamanan serta ketertiban negara
atau tidak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan
pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan kejadian-kejadian yang terjadi dan
fokus pada satu permasalahan yang aktual.
Hasil penelitian diperoleh bahwa Tindakan yang dilakukan oleh oknum TNI
dalam penertiban reklame di tempat umum tidak sesuai dengan kedudukan dan
fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dimana dalam
undang-undang tersebut tepatnya pada Pasal 5 disebutkan bahwa TNI berperan
sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya
berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara, bukan dalam bidang
penertiban. Penertiban reklame merupakan tugas dari satpol PP sebagaimana
tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Tindakan
TNI tersebut termasuk kedalam sikap vandalisme. Namun bisa saja TNI
melakukan tindakan penurunan baliho tersebut itu menurut Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004, di luar operasi perang yang dikenal dengan istilah operasi
militer selain perang (OMSP). Namun pemasangan reklame habib Rizieq tersebut
pada dasarnya tidak menimbulkan peperangan sehingga tidak memerlukan
tindakan dari TNI.
Diharapkan kepada Kepada pemerintah agar bisa lebih bijak dalam
melaksanakan tinjauan-tinjauan dilapangan dan kepada TNI agar lebih berfokus
pada tugas dan kewenangannya yang telah diatur dalam peraturan perundang�undang