Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian yang berbunyi “Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah
Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat Imigrasi di
tempat pemeriksaan imigrasi.” Namun kenyataannya masih terdapat Warga
Negara Asing yang melanggar hukum keimigrasian tentang izin tinggal Warga
Negara Asing di Indonesia yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban
masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan izin
tinggal warga negara asing di Provinsi Aceh berdasarkan Undang-undang
Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, faktor penghambat pengawasaan
izin tingal warga negara asing, dan upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi
Kelas I Banda Aceh terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran
keimigrasian.
Penelitian dalam penulisan ini bersifat yuridis empiris yang dilakukan
melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna
memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan
penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara
mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan terhadap Warga
Negara Asing di Banda Aceh dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pengawasan
mandiri di internal keimigrasian dan pengawasan melalui Tim Pengawasan
Orang Asing (Timpora). Faktor Penghambat Pengawasan Izin Tinggal Warga
Negara Asing yaitu antara lain selain kualitas sumber daya manusia para
pegawai yang masih kurang, kuantitas sumber daya manusia, terbatasnya
anggaran kerja. Serta upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh
terhadap pengawasan Warga Negara Asing yaitu meningkatkan sumber daya
anggaran pelayanan keimigrasian dan pengawasan terhadap keberadaan dan
kegiatan Warga Negara Asing di Kota Banda Aceh, meningkatkan pelatihan dan
pengetahuan dalam bidang Keimigrasian terhadap petugas/pengawainya, dan
memaksimalkan aplikasi pelaporan orang asing.
Disarankan Kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh
disarankan agar memperhatikan kualitas sumber daya manusia keimigrasian,
menyesuaikan anggaran, menyesuaikan wilayah kerja meningkatkan sosialisasi
hukum keimigrasian Indonesia kepada warga negara asing yang masuk ke
Provinsi Aceh agar meningkatkan evaluasi kinerja petugas keimigrasian secara
internal serta membangun komunikasi yang lebih intensif dengan lembaga
terkait agar pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan warga negara asing,
agar meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia para pegawai
yang masih kurang agar proses pengawasan Warga Negara Asing dapat
maksimal.