Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran menyebutkan bahwa setiap tindakan medis wajib didahului dengan
penjelasan secara lengkap dan persetujuan dari pasien secara sadar. Namun dalam
kenyataannya, masih sering ditemukan ketimpangan pemahaman antara pasien
dan tenaga medis mengenai prosedur, risiko, serta hak-hak hukum pasien,
khususnya terkait pelaksanaan informed consent. Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2023 tentang Kesehatan juga menegaskan bahwa kesehatan adalah hak
asasi yang wajib dilindungi oleh negara
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap
pasien dalam tindakan operasi caesar, untuk menjelaskan hak dan kewajiban para
pihak dalam perjanjian tindakan medis, serta untuk menjelaskan tanggung jawab
hukum apabila terjadi malpraktik medis di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota
Banda Aceh.
Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang
pendekatan melalui penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library
research). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder
dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan perundang-undangan dan
penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara
dengan responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adapun perlindungan
hukum terhadap operasi caesar di Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota Banda Aceh
adalah perlindungan preventif melalui pemberian informed consent serta represif
melalui mekanisme pengaduan, gugatan perdata, dan pelaporan ke MKDI. Hak
dan kewajiban para pihak dalam operasi bedah caesar adalah pasien berhak
memperoleh informasi medis yang jelas dan menyetujui atau menolak tindakan,
sedangkan dokter dan rumah sakit berkewajiban memberi penjelasan serta
menjalankan standar profesi. Tanggung jawab hukum terhadap pasien dan dokter
apabila terjadi malpraktik adalah melalui jalur perdata, administratif, dan pidana
apabila terdapat unsur kelalaian.
Disarankan agar Rumah Sakit Ibu dan Anak Kota Banda Aceh menyusun
SOP khusus operasi caesar yang mencakup informed consent yang partisipatif,
serta membangun sistem penyelesaian sengketa gugatan perdata, pengaduan
MKDI, dan pidana guna melindungi hak pasien jika terjadi dugaan malpraktik.