Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen menyebutkan perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan,
keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.
Namun dalam kenyataannya perlindungan hukum konsumen terhadap uang
kembalian dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha belum dilaksanakan
sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan pertanggungjawaban pelaku
usaha terhadap uang kembalian konsumen dalam bentuk sumbangan oleh pelaku
usaha di Kota Banda Aceh, untuk menjelaskan perlindungan hukum konsumen
terhadap uang kembalian dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha di Kota
Banda Aceh, untuk menjelaskan upaya yang dilakukan terhadap penyelesaian
uang kembalian dalam bentuk sumbangan oleh YAPKA.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam
penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian
lapangan. Penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data
sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan
pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
Sedangkan penelitian lapangan (field research) dimaksudkan untuk memperoleh
data primer dengan mewawancarai responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap
uang kembalian dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha di Kota Banda Aceh
yaitu memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang
dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, perlindungan hukum konsumen terhadap uang kembalian dalam bentuk
sumbangan oleh pelaku usaha di Kota Banda Aceh dengan meningkatkan
kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari
akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa, upaya yang dilakukan terhadap
penyelesaian uang kembalian dalam bentuk sumbangan oleh YAPKA yaitu
berupa sosialisasi kepada masyarakat baik dalam bentuk penyuluhan kepada ibuibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan pengajian, sosialisasi melalui
media cetak Serambi Indonesia, juga sosialisasi dalam bentuk talkshow melalui
stasiun televisi TVRI Aceh maupun Aceh TV.
Diharapkan kepada pelaku usaha untuk bertanggungjawab terhadap
pemerintah, masyarakat, serta konsumen dengan menciptakan kepercayaan
masyarakat, kepada pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan akan hak
konsumen atas perbuatan pelaku usaha yang melakukan pengembalian dalam
bentuk sumbangan, kepada YAPKA untuk dapat menyelesaikan masalah.