Pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos
menyebutkan pengguna layanan Pos berhak mendapatkan ganti rugi apabila
terjadi: a. kehilangan kiriman; b. kerusakan isi paket; c. keterlambatan kiriman;
atau d. ketidak sesuaian antara barang yang dikirim dan yang diterima. Demikian
pula dalam Pasal 4 angka 8 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan ganti
rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Namun ganti
rugi atas kerugian yang dialami konsumen tidak selalu dapat terwujud apabila
terjadi kehilangan, kerusakan dan keterlambatan kiriman Paket Pos.
Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan hak dan kewajiban pelaku usaha
terhadap konsumen pengguna jasa PT Pos Indonesia, untuk menjelaskan tanggung
jawab PT Pos Indonesia selaku penyelesaian terhadap konsumen dan untuk
menjelaskan upaya dalam pemenuhan hak konsumen dalam hubungan dengan
PT.Pos Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data diperoleh dari
hasil menggunakan metode yuridis empiris. Data diperoleh dari hasil penelitian
kepustakaan dan penelitian lapangan. Data sekunder diperoleh dari kajian
literaturkan data primer diperoleh dari studi lapangan melalui teknik wawancara
dengan responden dan informan. Lokasi penelitian dipilih di Kantor Pos Kuta
Alam Kota Banda Aceh. Data dianalisis melalui pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa adapun tanggung jawab yang terjadi
atas kerugian konsumen akibat kelalaian Pihak Pos, maka kantor Pos akan
bertanggung jawab memberi ganti rugi kepada konsumen, namun pihak kantor
Pos tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang konsumen apabila hal tersebut
karena kasalahan konsumen itu sendiri. Upaya yang ditempuh oleh konsumen
apabila mengalami kerugian adalah dengan mendatangi pihak kantor Pos untuk
mendapatkan ganti rugi dengan membawa bukti-bukti yang diperlukan. Pada
umumnya penyelesaian yang ditempuh secara damai melalui jalur musyawarah,
tidak ada penyelesaian yang ditempuh melalui jalur pengadilan, hal ini karena
prosesnya lama dan memerlukan biaya yang cukup besar.
Diharapkan kepada pihak Pos untuk mempertanggung jawabkan jika
terjadi kehilangan dan keterlambatan barang milik konsumen jika kerugian
konsumen akibat kesalahan Pihak Pos, dan kepada konsumen agar memenuhi
kewajiban sebagai konsumen dan mengikuti standar operasional prosedur apabila
mengirimkan barang melalui Pos