Ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan tindak pidana memperdagangkan barang dan atau produk yang tidak mencantumkan tanggal kedaluarsa dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Namun dalam putusan 31/Pid.Sus/2020/PN Bna hakim menjatuhkan hukuman relatif ringan dibandingkan hukuman maksimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan alasan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan barang dan atau produk yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa dalam Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Bna yang relative ringan, serta dasar hukum yang dipakai hakim telah sesuai atau tidak dengan fakta-fakta di persidangan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang bersifat normatif (kepustakaan).Dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan dengan membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN.Bna terhadap kasus tindak pidana memperdagangkan barang dan atau produk yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa didasari oleh beberapa aspek diantaranya aspek yuridis dari dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa yaitu dari aspek filosofis dan sosiologis. Dasar hukum yang dipakai hakim sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dalam perkara Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN.Bna, hal ini terlihat dengan pembuktian dengan adanya barang bukti, keteranga saksi dan terdakwa yang mendukung putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.

Disarankan kepada majelis hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara harus memperhatikan dasar pertimbangan dalam memutus suatu perkara dalam tindak pidana dengan melihat fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga tidak ada yang merasa dirugikan terhadap putusan Majelis hakim. Diharapkan kepada jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutannya harus menciptakan rasa keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan hukum bagi masyarakat