Pasal 136 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan menyebutkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat buruh secara
musyawarah untuk mufakat. Namun dalam kenyataannya pemutusan hubungan
kerja sepihak masih sering terjadi dan penyelesaian pemutusan hubungan kerja
belum dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.
Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan faktor penyebab perselisihan
pemutusan hubungan kerja sepihak pegawai kontrak Perum Damri, untuk
menjelaskan tanggung jawab Perum Damri dengan perkara perselisihan hubungan
kerja pegawai kontrak Perum Damri berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.SusPHI/2024/PN Bna, untuk menjelaskan akibat hukum pemutusan hubungan kerja
(PHK) kepada pegawai kontrak perum damri.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam
penelitian skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian
lapangan. Penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data
sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan
pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
Sedangkan penelitian lapangan (field research) dimaksudkan untuk memperoleh
data primer dengan mewawancarai responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab perselisihan
pemutusan hubungan kerja sepihak pegawai kontrak Perum Damri yaitu
kurangnya pemahaman hukum dan kesadaran hukum, pelanggaran ketentuan
kerja, faktor ekonomi dan perubahan struktur perusahaan, kurangnya komunikasi
dan perundinga, tanggung jawab Perum Damri dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Angkutan Massal Transkutaraja/Dinas Perhubungan Provinsi Aceh dengan
perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja pegawai kontrak Perum Damri
berdasarkan putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Bna adalah membayar
kekurangan upah, membayar tunggakan BPJS serta membayar kekurangan
tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan, akibat hukum pemutusan hubungan
kerja (PHK) kepada pegawai kontrak Perum Damri yaitu kehilangan penghasilan,
tekanan psikologis, dan kesulitan mencari pekerjaan baru, serta dapat berdampak
sosial.
Disarankan kepada pemberi kerja untuk dapat melakukan pertimbangan
sangat matang karena pengaruh pemutusan hubungan kerja sepihak cukup besar
bagi perusahaan dan pekerja itu sendiri, diharapkan kepada para pihak yang kalah
beritikat yang baik untuk melaksanakan putusan hakim secara sukarela.