Pasal 4 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen menyatakan “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.Namun kenyataan nya dari pihak
Kapal Ferry tidak bertanggung jawab dan tidak membayar ganti rugi atas
kerusakan dan kehilangan barang penumpang, sedangkan dalm Pasal 41 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 dijelaskan bahwa tanggung jawab pengangkut laut
terhadap keselamatan dan keamanan penumpang serta barang yang diangkutnya.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab hukum
pengangkut terhadap kerusakan dan kehilangan barang milik penumpang kapal
berdasarkan peraturan yang berlaku, untuk mengetahui penyebab kerusakan dan
kehilangan barang penumpang, untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa
konsumen terhadap kehilangan dan kerusakan barang penumpang.
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis empiris yang
merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti
nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum
dimasyarakat. Penelitian yang digunakan yaitu studi keperpustakaan (library
reseach) dengan mencari informasi, serta dengan mewawancarai Responden dan
informen yang menjelaskan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penumpang kapal memiliki hak untuk
mendapatkan perlindungan hukum yang kuat atas keselamatan barang, kerusakan,
dan kehilangan barang tersebut. Faktor-faktor penyebab kerusakan dan kehilangan
barang penumpang kapal dapat dikategorikan menjadi faktor internal (terkait
kapal dan proses pengangkutan) dan faktor eksternal (terkait lingkungan dan
kejadian tak terduga). Upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa
ialah melalui secara musyawarah dan tidak dilakukan penyelesaian nya melalui
pengadilan.
Disarankan kepada pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas
kepada penumpang mengenai hak dan kewajiban mereka, disarankan kepada
perusahaan angkutan laut wajib mematuhi ketentuan Undang-Undang Pelayaran,
disarankan kepada Dinas Perhubungan agar ditingkatkan lagi pengawasan atau
akses keamanan dalam kapal agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan
bagi para penumpang kapal.