Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman menjelaskan bahwa, Hakim Pengadilan Agama mempunyai peran vital
dalam memberikan penetapan izin poligami. Namum dalam perkara ini. Keadilan
hakim dipertanyakan, mengapa hanya dengan alasan kecil, hakim mengabulkan
permohonannya.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Pertimbangan Hakim
dalam menerima putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS-Bna. Memahami pengaturan
izin pologami di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan. Menganalisis Tanggung Jawab suami terhadap isteri atas izin poligami
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis empiris
yang merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti
nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum
dimasyarakat. Penelitian yang digunakan yaitu studi keperpustakaan (library
reseach) dengan mencari informasi, serta dengan mewawancarai Responden dan
informan yang menjelaskan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan Pertimbangan Hakim dalam menerima
putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/MS-Bna, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim
memiliki kesesuaian dengan konteks kaidah hukum Islam dan hasil hukumnya
dapat dilaksanakan tanpa mematikan hukum terdahulu. Pengaturan izin pologami
di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,
pengaturan dan prosedur pelaksanaan poligami yang telah ditetapkan tampak jelas
semangat kehati-hatian yang dikandung oleh Undang-Undang. Ini pula yang
membedakannya dengan fikih Islam yang memberikan kelonggaran berpoligami.
Tanggung Jawab suami terhadap isteri atas izin poligami berdasarkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tanggung jawab suami
terhadap istri pertama dalam izin poligami mencakup aspek ekonomi, moral, dan
emosional yang harus dipenuhi secara proporsional dan berkeadilan. UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan kerangka hukum
yang jelas untuk menjaga keadilan dalam poligami.
Berdasarkan pengaturan dan prosedur pelaksanaan poligami yang telah
ditetapkan tampak jelas semangat kehati-hatian yang dikandung oleh UndangUndang. Dan sebaiknya dalam memberikan pertimbangan dalam memutuskan
suatu perkara hendaknya lebih teliti dan mempertimbangkan berbagai aspek baik
agama, sosial, politik dan ekonomi agar putusan yang dikeluarkan tersebut sesuai
dengan yang diinginkan oleh para pencari keadilan