Pasal 183 KUHAP berbunyi: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. KUHAP telah mengatur hanya dengan dua alat bukti namun dalam kenyataannya untuk memperoleh dua alat bukti tersebut bukanlah perkara yang mudah. Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Jantho tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama, Pelaksanaan pembuktiannya dan hambatan jaksa dalam melakukan pembuktian.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, teknik pengumpulan data dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 2 (dua) faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu, lemahnya iman, faktor keluarga dan faktor kejiwaan sedangkan faktor eksternal berawal dari lingkungan di luar dari individu, faktor ini terdiri dari faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Pelaksanakan pembuktian terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilang nyawa orang lain diantaranya mencari keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, melihat petunjuk dan mendengarkan keterangan terdakwa. Namun dalam perkara ini majelis hakim lebih menggali keterangan yang diberikan oleh ahli dalam hal ini dokter. Keterangan tersebut menjelaskan hasil “Visum Et Repertum”. Hambatan hambatan yang dialami jaksa dalam melalukan pembuktian, diantaranya sulitnya memperoleh alat bukti, sulitnya mendapatkan ahli yang benar-benar kompeten dan terdakwa yang merubah keterangannya di persidangan.

Disarankan kepada aparat penegak hukum harus memperhatikan langkahlangkah preventif untuk kedepannya, sehingga tidak akan terjadi lagi perbuatan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seperti yang terjadi pada kasus diatas dan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk lebih memperketat peraturan dan bagi masyarakat untuk bersikap dewasa sehingga tidak akan terjadi lagi perbuatan tersebut.