Pasal 4 huruf h undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen, menyebutkan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi,
dan/atau pergantian apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, Namun ddalam kenyataannya masih
ada pelaku usaha yang memberikan pelayanan yang kurang optimal menyebabkan
timbulnya rasa ketidaknyamanan dan rasa dirugikan dalam pelayanan itu sendiri.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan
perlindunganhukum bagi konsumen terhadap jasa pelayanan PDAM tirta daroy
untuk menjelasakan faktor penyebab konsomen PDAM Tirta Daroy banda aceh
belum terlindungi, untuk menjelaskan upaya apa saja yang dapat ditempuh untuk
menyelesaikan sengketa dalam pelayanan PDAM Tirta Daroy banda aceh.
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis empiris
yang merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam
arti nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum
dimasyarakat. Penelitian yang digunakan yaitu studi keperpustakaan (library
reseach) dengan mencari inforasi, serta dengan wawancarai responden dan
informan yang menjelaskan pokok permasalahan dengan penelitian ini.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen
terhadap jasa pelayanan PDAM Tirta Daroy Banda Aceh yang tertuang dalam
undang-undang perlindungan konsumen yaitu untuk diperlakukan dengan benar
dan jujur, hak untuk mendapatkan ganti rugi dan hak untuk pengajuan complain,
faktor penyebab konsumen jasa pdam tirta daroy belum terlindungi ini karena
kurangnya kesadaran konsumen, informasi yang tidak transparan, proses
penyelesaian yang panjang, minimnya pengawasan, dan interprestasi hukum. Lalu
upaya yang dapat di temput untuk menyelesaiakan permasalah ini adalah dengan
cara melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak PDAM Tirta Daroy
banda aceh untuk mencari solusi bersama.
Disarankan kepada PDAM Tirta Daroy agar meningkatkan sistem
distribusi air agar lebih lancar, serta PDAM Tirta Daroy perlu menerapkan sistem
kompensasi yang adil dan transpanran, baik dalam bentuk potongan tagihan,
penggantian air bersih, atau bentuk lain yang sesuai. Lalu disarankan bagi
konsumen untuk menjadi konsumen yang cerdas dalam memperjuangkan hakhaknya.