Pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir serta batin antara seorang Pria dengan seorang Wanita yang menjadi suami istri dengan tujuan mulia membentuk keluarga bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Lalu bagaimana dengan perempuan yang sengaja dikhianati atau dipoligami apalagi secara diam-diam biasanya akan memilih jalan untuk berpisah karena sakit hati yang dirasakannya terlebih lagi nafkah yang diberikan kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perceraian akibat dipoligami secara diam-diam dan kurangnya nafkah yang diberikan, makna konsep adil dari perkawinan poligami menurut ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan tanggungjawab suami terhadap pemberian nafkah terhadap istri dan sanksi terhadap suami yang poligami secara diam-diam.
Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini, berupa data penelitian lapangan dan penelitian keperpustakaan. Penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan mewawancara responden dan informan, sedangkan penelitian keperpustakaan untuk memperoleh data sekunder diperoleh dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal- jurnal ilmiah, yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 59/Pdt.G/2024/MS.Bna. Dikarenakan ternyata tergugat tidak memberikan nafkah yang mencukupi terhadap istri dan anaknya dan penggugat merasa dibohongi oleh tergugat karena menikah lagi dengan perempuan orang medan tanpa ada izin dari penggugat, Konsep adil dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni perlu adanya persetujuan istri pertama dan kepastian mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.Tanggungjawab tergugat terhadap nafkah istri dan anak yang dipoligami tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Sanksi terhadap suami yang melakukan poligami tanpa persetujuan dari istri pertama dan tanpa izin dari pengadilan masih terlalu ringan.
Disarankan kepada pasangan suami istri harus saling menjaga kepercayaan dan kejujuran untuk terhindar dari perceraian, agar tercapai tujuan pernikahan yang harmonis, perlu adanya pemberian edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan poligami dan pemerintah perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan sanksi denda bagi pelaku pelanggar perkawinan poligami dan perlu adanya peninjauan kembali regulasi dan pengawasan terhadap perkawinan poligami.