Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28
Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi
Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau menjelaskan selain peringatan
kesehatan, pada setiap kemasan produk tembakau wajib dicantumkan Informasi
Kesehatan. namun terdapat produk tembakau yang tidak memenuhi syarat berupa
pencantuman peringatan kesehatan di kemasan produk.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan perlindungan hukum konsumen
terhadap produk tembakau linting tanpa peringatan kesehatan, pengawasan
BPOM Kota Banda Aceh terhadap produk tembakau linting tanpa peringatan
kesehatan yang telah beredar dan kendala dan upaya pengawasan BPOM Kota
Banda Aceh terhadap Produk Rokok Tembakau Linting Tanpa Peringatan
Kesehatan
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis
empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (field Reserch)
dengan mewawancarai responden dan informan yaitu menelaah kepustakaan
(Library Reserch) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap
Produk Tembakau Linting Tanpa Peringatan Kesehatan sudah di atur dalam
peraturan perundang-undanganyang meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 109
Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa
Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen, Pengawasan Pihak Terkait Terhadap Produk
Tembakau Linting Tanpa Peringatan Kesehatan Yang Telah Beredar tidak
dilakukan dengan baik, karena alasan rokok tersebut belum memiliki izin edar
dan tidak dapat dilakukan penindakan. Kendala dan Upaya Pengawasan pihak
terkait Terhadap Produk Rokok Tembakau Linting Tanpa Peringatan Kesehatan
diantaranya terjadi karena batas kewenangan dalam mengawasi peredaran rokok
dan kurangnya penguasaan atas aturan hukum terhadap peredaran produk rokok.
Disarankan kepada pihak terkait agar bekerjasama antar instansi dan rutin
melakukan pengawasasn atas peredaran produk rokok yang berkembang di
masyarakat. Disarankan kepada pelaku usaha agar tidak melakukan kegiatan jual
beli atas produk rokok yang belum memenuhi syarat edar. Disarankan kepada
masyarakat agar melaporkan segala produk tembakau yang diperjual belikan
yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan