Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013
ketenagakerjaan mengatur anak boleh berkerja dengan syarat tetap melaksanakan
pendidikan dan tidak mengganggu jam istirahat artinya anak diperkenankan untuk
berkerja dengan jaminan perlindungan hukum atas hak anak. Hal ini sesuai dengan
pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
tentang jaminan perlindungan hukum atas anak. Namun realitanya banyak anak yang
melakukan perkerjaan sampai harus meninggalkan pendidikannya. Bahkan terdapat
anak yang melakukan perkerjaan dengan jam kerja sama dengan perkerja dewasa.
Hal ini tidak sesuai dengan norma aturan yang berlaku.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk perlindungan
hukum terhadap anak, menjelaskan peran Pemkot Banda Aceh terhadap anak yang
berhenti sekolah karena bekerja, kendala yang dihadapi dan upaya Pemkot Banda
Aceh untuk mengurangi jumlah anak yang berhenti sekolah dikarenakan harus
berkerja.
Metode Penelitian yang digunakan yuridis empiris. Pendekatan yuridis
menggunakan data sekunder dengan melalui peraturan-peraturan, buku-buku atau
literatur-literatur hukum. Sedangkan data primer yang diperoleh melalui observasi
langsung dan wawancara.
Dari hasil penelitian ini diketahui bentuk perlindungan dilakukan melalui
pemantauan terhadap perkerja anak di kota Banda Aceh, memberikan penyuluhan
pentingnya pendidikan bagi anak, serta melaporkan ke pihak berwenang jika terjadi
pelanggaran hak anak anak dalam proses berkerja, Peran Pemkot Banda Aceh
melalui dinas DP3A yaitu memberikan sosialisasi terhadap pentingnya pendidikan
dan memberikan bantuan baik secara finansial ataupun pendidikan kepada anak.
Kendala yang dihadapi Pemkot dalam hal penanganan perkerja anak yaitu kurangnya
sarana, prasarana, memberikan pelatihan terhadap penunjang manusia sehingga
membuat terpenuhinya manusia yang cakap kerja dan merekrut orang yang
berkompeten. Selain itu faktor ekonomi juga menjadi kendala yang dihadapi
sehingga solusinya adalah dibukanya lapangan pekerjaan guna untuk memberikan
jaminan kehidupan kepada masyarakat.
Disarankan kepada Pemkot Banda Aceh untuk melakukan berbagai upaya baik
preventif (pencegahan) maupun represif (penyelesaian) agar tidak ada lagi anak yang
berhenti sekolah serta melengkapi sarana dan prasarana dalam penunjangan
penyeluhan hukum kepada anak yang berhenti sekolah