Dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa Hak konsumen adalah hak atas
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau
jasa. Akan tetapi dengan adanya parkir liar membuat perlindungan hukum kepada
konsumen tidaklah terpenuhi.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi
pengguna ATM dari pengguna parkir liar, pengguna ATM belum terlindungi dari
pungutan parkir liar, upaya yang dapat ditempuh dalam penegakan hukum terhadap
pegguna parkir ilegal bagi pengguna ATM.
Penelitian ini adalah yuridis empiris, untuk memperoleh data menggunakan
pendekatan penelitian yaitu kepustakaan (library research) dengan cara mempelajari
buku-buku literatur, Perundang-Undangan serta pendapat para sarjana yang relevan
dengan penlulisan skripsi ini, dan pendekatan secara lapangan (field research)
dengan cara mewawancarai informan dan responden guna untuk memaparkan data
yang diperoleh.
Perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transasksi di ATM jika
berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka dapat kita lihat bahwa
pengelola parkir wajib untuk memberi keamanan dan keselamatan objek Apabila
terjadi kerusakan atau kehilangan obyek pada saat meletakan barang/kendaraan yang
ada ada tukang parkirnya, maka pengelola parkir wajib memberikan rasa tanggung
jawab dengan wujud ganti rugi, dimana bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh
pengelola parkir telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Kerap kali terjadi perselisihan antara konsumen dan juru parkir, dan penyelesaian
yang susah untuk diselesaikan jika kasus yang terjadi kehilangan barang dengan
jumlah yang besar, hal ini dikarenakan antara Dinas Perhubungan dan juru parkir
saling menolak ketika terjadi peristiwa hukum seperti kehilangan. Sehingga pada
ujuangnya harus diselesaikan dalam ranah pidana jika kasus yang dihadapi relatif
besar, dengan hal ini konsumen belumlah bisa dikatakan telah diberikan
perlindungan hukum.Upaya yang dapat dilakukan konsumen ketika terjadi
permasalahan hukum adalah pertama kali melakukan mediasi di tempat, jika tidak
tercapai mediasi di tempat akan dilakukan di Dinas Perhubungan, namun jika juga
tidak tercapai kesepakatan, maka opsi terakhir adalah di lanjutkan ke Pengadilan.
Disarnakan kepada juru parkir agar selalu berhati-hati dalam melakukan
pekerjaan pada saat melakukan pekerjaanya sebagai juru parkir, hal ini berrtujuan
untuk menjaga barang-barang konsumen agar tidak terjadi perselisihan diantara
kedua belah pihak sehingga memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi
konsumen dan menghindari perselisihan bagi tukang parkir