Berdasarkan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan menerangkan bahwa jika suatu perusahaan dinyatakan
pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja merupakan utang yang didahulukan
pembayarannya. Namun pada kenyataannya selain nasabah Asuransi Bumiputera
yang mengalami tunggakan kleim, tenaga kerja pada perusahaan tersebut juga
mengalami hal serupa. Sedangkan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah menjelaskan terkait bagaimana isi
dalam suatu perjanjian tersebut harus dipenuhi.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Perlindungan Hukum tenaga kerja
berdasarkan perjanjian kerja pada Asuransi Bersama Bumi Putera 1912 Banda
Aceh apabila dinyatakan pailit. hambatan-hambatan perlindungan hukum
terhadap hak tenaga kerja pada Asuransi Bumi Putera 1912 apabila dinyatakan
pailit. Upaya penyelesaian sengketa terhadap hak-hak tenaga kerja Pada Asuransi
Bumi Putera 1912 apabila dinyatakan Pailit.
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis
empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (field Reserch)
dengan mewawancarai responden dan informan dan menelaah kepustakaan
(Library Reserch) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan Hukum tenaga kerja
berdasarkan perjanjian kerja pada Asuransi Bersama Bumi Putera 1912 Banda
Aceh apabila dinyatakan pailit yaitu memenuhi hak-hak tenaga kerjanya
berdasarkan isi perjanjian yang mengalami beberapa perubahan terhadap hak dan
kewajiban pekerjanya. hambatan-hambatan perlindungan hukum terhadap hak
tenaga kerja pada Asuransi Bumi Putera 1912 apabila dinyatakan pailit adalah
masih adanya permasalahan likuiditas dan tunggakan kleim kepada nasabah.
Upaya penyelesaian sengketa terhadap hak-hak tenaga kerja Pada Asuransi Bumi
Putera 1912 apabila dinyatakan Pailit yaitu melakukan musyawarah serta
mendorong perbaikan perusahaan.
Disarankan Kepada Asuransi JIwa Bersama Bumi Putera 1912 Banda
Aceh dalam melaksanakan isi dalam perjanjian kerja terhadap tenaga kerjanya
haruslah dengan sunggu-sungguh dan tidak mengabaikan hak pekerja,
Disarankan kepada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Banda Aceh
dalam mengatasi hambatan pelaksanaan perjanjian kerja terhadap tenaga
kerjanya agar dapat mengikuti intruksi pemerintah melalui Otoritas Jasa
Keuangan agar permasalahan segera selesai. Disarankan kepada Asuransi Jiwa
Bersama Bumi Putera 1912 Banda Aceh agar dapat melakukan penjualan asset
guna mewujudkan itikad baik dalam menjalankan isi perjanjian kerja bagi tiaptiap tenaga kerjanya.