Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian RI menyebutkan bahwa Etika Kepolisian ialah serangkaian aturan dan peraturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dan menentukan apakah tingkah laku pribadi benar/salah.

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dijatuhkan kepada anggota Kepolisian yang terlibat tindak pidana Narkotika di wilayah Hukum Polda Aceh, faktor yang menyebabkan anggota polri diberhentikan tidak dengan hormat yang terlibat tindak pidana Narkotika, upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang terlibat tindak pidana Narkotika pada anggota Kepolisian Narkotika di wilayah Hukum Polda Aceh.

Data penelitian diperoleh menggunakan metode penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (library reasearch) untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti kitab Undang-Undang, buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, Teori-teori, Pendapat Sarjana, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan penelitian yang diteliti. Penelitian Lapangan untuk memperoleh data primer yaitu dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukuman pemberhentian tidak dengan hormat dijatuhkan pada anggota Kepolisian yang terlibat tindak pidana Narkotika di wilayah Hukum polda Aceh adalah Sebagai institusi yang mengedepankan transparansi dalam proses penegakan hukum, komitmen pimpinan Polri bahwa anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang sudah dijatuhi hukuman dan mempunyai kekuatan hukum tetap direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri. Faktor-faktor yang menyebabkan anggota polri diberhentikan tidak dengan hormat yang terlibat tindak pidana Narkotika Narkotika di wilayah Hukum Polda Aceh diantaranya telah melanggar sumpah dan janji, melakukan perbuatan berulangkali, wanjak, dan berdasarhkan hasil keputusan Vidcon tentang layak tidaknya untuk dipertahankan. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat pada anggota Kepolisian yang terlibat tindak pidana Narkotika Narkotika di wilayah Hukum Polda Aceh yaitu upaya pengawasan terhadap pelaksanaan PTDH yang dilakukan oleh Kasatker yang mekanismenya diatur dalam Pasal 70 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri.

Disarankan kepada pihak Polisi Daerah Aceh Kepolisian untuk dapat lebih mengefektifkan penegakkan hukum dengan dengan menjalankan prosedur PTDH yang ada demi tercapainya tujuan daripada hukum itu sendiri tanpa memandang kelas sosial.