Berdasarkan Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan
kehidupan adat dan istiadat sebagai salah satu media penyelesaian sengketa
alternatif peradilan adat memiliki eksistensi yang luar biasa dikalangan
masyarakat dan mempunyai kewenangan untuk menjawab persoalan-persoalan
yang terjadi di Gampong. Dengan adanya peradilan adat yang dilakukan pihak
majlis adat di Gampong dapat memudahkan masyarakat dalam menangani
persoalan yang ada di masyarakat terutama tentang perselisihan dalam rumah
tangga yang dapat di tangani oleh pihak Gampong untuk dilakukan mediasi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme adat dan peran
mediasi terhadap perselisihan rumah tangga melalui mekanisme adat di Gampong
Keuramat, peran hakim adat dalam menyelesaikan mediasi terhadap perselisihan
rumah tangga, kedudukan putusan dari hakim adat dalam menangani
permasalahan perselisihan rumah tangga.
Pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian
Yuridis empiris dilakukan melalui penelitian lapangan dengan wawancara dan
kepustakaan. Penelitian lapangan di lakukan utuk memperoleh data primer
melalui wawancara dengan responden dan informan dan kepustakaan dilakukan
untuk memeperoleh data skunder dengan cara mempelajari sumber-sumber
tertulis, literatur dan peraturan perudang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan mediasi dalam
sengketa perselisihan rumah tangga melalui mekanisme adat ada beberapa tahap
yang di jalankan oleh peradilan adat, pertama, tahap pelaporan, kedua, mediasi
musyawarah, dan ketiga, merupakan hasil yang telah dimediasi oleh hakim adat.
Hambatan yang dihadapi pada penyelesaian perselisihan rumah tanga mulai dari
fasilitas sarana mediasi dan tidak memiliki mediator dari latar belakang khusus.
Kedudukan putusan dari hakim adat dalam kasus perselisihan rumah tangga
adalah suatu titik akhir dari sebuah mekanisme penyelesaian mediasi yang
dilakukan oleh pihak adat tingkat Gampong dalam menangani permasalahan
perselisihan rumah tangga yang terjadi, pada saat diuji dengan kepastian hukum
bentuk putusan peradilan adat terhadap sengketa perselisihan rumah tangga di
Gampong Keuramat belum terpenuhi sebuah unsur kekuatan hukum tetap.
Disarankan untuk kedepannya tokoh-tokoh lembaga adat dalam menangani
mediasi perselisihan rumah tangga harus mempunyai pengalaman di bidang
mediasi ataupun pengetahuan dasar dalam menangani penyelesaian sengketa
perselisihan rumah tangga.