Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 disebutkan hak
jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan
benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai
agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”. Dengan demikian bagi perusahaan
pembiayaan yang melakukan pembiayaan debitur untuk kendaraan bermotor wajib
mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Namun
meskipun telah di atur dengan tegas dalam Undang-Undang pada kenyataannya masih
banyak lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan Fidusia.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Perlindungan hukum bagi
debitur atas eksekusi objek jaminan fidusia tanpa sertifikat fidusia. Faktor-faktor
Penyebab terjadinya Eksekusi objek Jaminan Fidusia dan Upaya penyelesaian
perselisihan yang terjadi dalam eksekusi objek jaminan fidusia tanpa sertifikat fidusia
terhadap debitur.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan
data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka
yang relevan dengan penelitian dan penelitian lapangan dilakukan dengan
mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer
dan data sekunder.
Hasil penelitian menunjukan Perlindungan hukum bagi debitur atas eksekusi
objek jaminan fidusia tanpa sertifikat fidusia yakni, debitur berhak mengajukam
tuntutan ganti kerugian, dalam melakukan eksekusi kreditur harus di dampingi oleh
pihak kepolisan dan adanya surat dari Putusan Pengadilan Negeri. Faktor-faktor
Penyebab terjadinya Eksekusi objek Jaminan Fidusia yaitu Faktor Eksternal antara lain
Akta Jaminan Fidusia Tidak Didaftarkan dan Perbuatan Main Hakim Sendiri. Faktor
Internal Awam Hukum Bagi Debitur Eksekusi secara sepihak, dan Debitur Tidak
Menyatakan Dengan Sukarela Menyerahkan Objek Jaminan Fidusia dan Upaya
penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam eksekusi objek jaminan fidusia yaitu
Melakukan Gugatan Secara Perdata, Melaporkan Kepihak Yang Berwajib.
Saran kepada pemerintah perlu mensosialisasikan fidusia kepada masyarakat
luas, mengenai kekuatan pendaftaran jaminan fidusia. Memberikan pengaturan dan
kepastian hukum tentang adanya eksekusi objek jaminan atas kesalahan debitur yang
lalai melakukan kewajiban