Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi pasien BPJS Kesehatan. Namun, kenyataannya pelayanan jaminan kesehatan masih ditemukan kendala berupa keterbatasan pemahaman pasien mengenai hak-haknya, hambatan administratif, serta beban kerja tenaga kesehatan, yang berdampak pada efektivitas perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pelayanan jaminan kesehatan, bentuk perlindungan hukum terhadap pasien BPJS, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien BPJS di Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati Banda Aceh, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (library research) dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pasien BPJS. Sementara itu, penelitian lapangan (field research) dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelayanan jaminan kesehatan di Rumah Sakit Pertamedika Ummi Rosnati Banda Aceh pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Jaminan Kesehatan Nasional. Perlindungan hukum terhadap pasien BPJS diwujudkan melalui perlindungan hukum preventif berupa penerapan standar pelayanan medis, standar keselamatan pasien, dan standar prosedur operasional, serta perlindungan hukum represif melalui penyediaan mekanisme pengaduan. pelaksanaan perlindungan hukum tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman pasien mengenai hak dan mekanisme pengaduan, kendala administratif dalam pelayanan BPJS, serta beban kerja tenaga kesehatan yang berdampak pada efektivitas pelayanan kesehatan.
Disarankan kepada pihak rumah sakit untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pasien BPJS mengenai hak dan kewajiban mereka. BPJS Kesehatan perlu melakukan evaluasi berkelanjutan pada sistem pelayanan administrasi JKN. Selain itu, Kementerian Kesehatan diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan guna memastikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berjalan secara konsisten, khususnya dalam menjamin perlindungan hukum bagi pasien BPJS.