Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000. Namun, masih banyaknya kasus kekerasan psikologis dalam rumah tangga yang terjadi menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan psikologis ini masih perlu ditingkatkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor terjadinya tindak pidana kekerasan psikologis dalam rumah tangga, menjelaskan secara komprehensif hambatan dalam penanggulangan kekerasan psikologis dalam rumah tangga dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kekerasan psikologis dalam Rumah Tangga. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research)dan penlitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk memaparkan dan menganalisis permasalahan tersebut.

Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian data kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji perturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan juga pendapat-pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas. Sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden maupun informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor terjadinya tindak pidana kekerasan psikologis dalam rumah tangga diantaranya disebabkan oleh faktor ekonomi, budaya patriarki, emosi yang tak terkendali. faktor penghambat penanggulangan kekerasan psikis yaitu masih terdapat perbedaan pemahaman dikalangan aparat penegak hukum tentang penerapan hukum kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terjadi pula perbedaan persepsi tentang pembuktiannya juga masih banyak diantara korban yang mencabut laporannya sehingga aparat penegak hukum tidak dapat memproses secara lebih lanjut. Upaya yang dilakukan pemerintah khususnya kepolisian dan kejaksaan dalam penanggulangan kekerasan psikologis dalam rumah tangga adalah mempersiapkan visum et repertum dalam bentuk psikiatrik ketika hendak membuktikan kasus di pengadilan.

Disarankan kepada DP3A dan sumber daya manusianya agar dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanannya agar masyarakat dapat lebih mengenali serta memahami bentuk-bentuk kekerasan psikologis yang terjadi khususnya di Kota Banda Aceh. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengkaji lebih lanjut mengenai prosedur dan regulasi hukum yang dikeluhkan pihak korbandalam menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum.