Berdasarkan Pasal 310 ayat (3) disebutkan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Namun, dalam prakteknya masih saja terdapat tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan kasus tersebut diselesaikan melalui keadilan restoratif.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Penerapan Keadilan Restoratif pada perkara kecelakaan lalu lintas, hambatan dalam penerapan Keadilan Restoratif pada perkara kecelakaan lalu lintas, serta upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan pada perkara lalu lintas melalui keadilan restoratif.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui mengajukan penyelesaian secara damai, Mediasi pelaku dan korban, menetapkan kesepakatan ganti rugi dan melakukan proses penghentian perkara melalui gelar perkara khusus. Hambatan penyidik dalam penerapan keadilan restorative dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat adalah tidak adanya kesepakatan yang disetujui, hambatan dari keluarga korban dan syarat restorative justice yang tidak terpenuhi. Upaya yang dilakukan pihak penyidik untuk menanggulangi hambatan dalam penyelesaian melalui restorative justice adalah mensosialisasikan ketentuan restorative justice dan Menjelaskan manfaat yang di dapat oleh masyarakat dengan penerapan restorative justice.

Disarankan kepada pihak kepolisian agar bisa dengan maksimal menerapkan restorative justice dan menjalankan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dan mensosialisasikan kepada masyarakatan mengenai pentingnya penyelesaian tindak pidana dengan menerapkan restorative justice.