Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-. Namun dalam kenyataannya penerapan pidana/hukuman relatif sangat rendah.

Tujuan penulisan studi kasus ini untuk menganalisis hakim menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan relatif ringan menjadi tidak sesuai dengan fakta persidangan, untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh belum memenuhi rasa kemanfaatan dan keadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus mengkaji bahan hukum sekunder belaka berupa putusan hakim. Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, teks dan perundangundangan.

Penelitian menunjukkan bahwa perkara nomor 133/Pid.B/2023/PN Bna terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal dan didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dalam putusan perkara tersebut terdakwa berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga tetapi penjatuhan pidana untuk perkara tersebut berbeda, penjatuhan pidana yang berbeda terhadap kasus tersebut akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, karena terdakwa yang dijatuhi pidana lebih berat akan membandingkan hukuman tersebut dengan pidana lebih rinngan sehingga memunculkan anggapan bahwa terdakwa tersebut tidak mendapatkan keadilan hukum dan menimbulkan disparitas pidana, putusan hakim belum memenuhi rasa keadilan untuk korban karena korban masih merasa dirugikan dalam tindak pidana penganiayaan.

Disarankan kepada pihak kepolisian sebaiknya saran supaya masyarakat tidak main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah dengan melakukan penganiayaan sehingga masyarakat memiliki kesadaran hukum, kepada terdakwa beritikad baik dalam menjalankan hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan main hakim sendiri.