Pasal 187 mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebanjiran, diancam penjara paling lama 12 tahun jika perbuatan tersebut mendatangkan bahaya umum bagi barang. Ini dikarenakan perbuatan melawan hukum seperti pengrusakan yang menimbulkan kebakaran atau bencana mempunyai resiko yang tinggi dan merugikan pemilik bangunan maupun barang yang berada didalamnya serta juga yang lebih parahnya dapat mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang dan mengakibatkan orang mati.Meskipun sudah dilaang tindak pidana pembakaran masih sering saja terjadi.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pembakaran, untuk menjelaskan pertanggungjawaban dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran, serta untuk menjelaskan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana pembakaran.

Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu studi kepustakaan (library research) untuk memperoleh data skunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada, dan penelitian lapangan (field research) untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Hasil penelitian menjelaskan Faktor yang penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pada kasus Putusan Nomor 141/Pid.B/2020/PN-Bna dikarenakan adanya kecemburuan pelaku terhadap korban yang sering berpergian menggunakan kendaraan dengan lelaki lain sehingga pelaku melakukan tindakan pidana, Pertanggungjawaban hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku adalah menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan adanya beban membayar perkara, Upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, menjatuhkan hukuman sesuai perundang-undangan dan melakukan sosialisasi.

Diharapkan adanya pemberian pelayanan dan perlindungan bagi masyarakat, adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang sarana-sarana untuk memperteguh moral dan mental, dan adanya pelatihan dan pendidikan secara intern kepada anggota kepolisian untuk memahami permasalahan yang terdapat didalam tindak kejahatan yang membahayakan kepentingan umum.