Berdasarkan 367 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa “Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.” Meskipun pencurian dalam keluarga telah diatur sebagai tindak pidana, namun masih terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dalam keluarga, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga, serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dalam keluarga.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis emperis, data penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dengan mewawancarai langsung responden dan informan dan penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal dan peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dalam keluarga yaitu faktor pendidikan, individu dan keimanan, lingkungan dan gaya hidup, faktor ekonomi, dan faktor kesempatan. Sanksi yang dijatuhkan oleh hakim yaitu hukuman penjara 8 (delapan) bulan dan 1 (satu) tahun pertimbangannya kerugian korban, usia pelaku, belum pernah dihukum, serta hal-hal lain yang juga menjadi pertimbangan adalah bersikap sopan dalam persidangan Hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dalam keluarga ialah kelalaian dari masyrakat, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kejahatan, dan kurangnya sosialisasi. Adapun upaya penanggulangannya yang dilakukan ialah meningkatkan sosialisai, mempererat pedan kepemudaan dan melakukan silahturrahmi kepada masyarakat, tokoh agama, sekolah, dengan pembinaan terkait hukum

Disarankan kepada pihak kepolisian untuk dapat meningkatkan sosialisasi serta upaya preventif dan represif, diharapkan kepada majelis hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sesuai dengan hasil pada saat persidangan dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tindakan yang telah ditimbulkan serta didasari dengan keyakinan hakim.