Dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP disebutkan “Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam (1). dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang. Meskipun Undang-Undang telah melarang dan mengancam dengan ancaman hukuman pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana pembakaran rumah, namun dalam kenyataannya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh tindak pidana tersebut masih saja terjadi.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembakaran rumah, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang relatif ringan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran rumah, serta hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana pembakaran rumah.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif empiris yang menggunakan data sekunder yaitu menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Studi lapangan di lakukan pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan secara kualitatif.

Hasil penelitian menujukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembakaran rumah disebabkan oleh faktor kepribadian, faktor Pendidikan, faktor perasaan sakit hati, faktor adanya kesempatan, serta faktor pengaruh lingkungan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang relatif ingan yaitu terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa bersikap sopan, terdakwa punya tanggungjawab keluarga, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Adapun hambatan yang ditemukan yaitu yaitu sulitnya mendapatkan keterangan dari pelaku dan saksi, dan upaya penanggulangan dalam bentuk preventif dilakukan dengan memberikan penyuluhan serta melakukan patroli di jam-jam dan tempat-tempat yang rawan untuk terjadinya tindak pidana, sedangkan upaya represif dilaksanakan dengan menerapkan aturan hukum yang tepat baik dalam KUHP maupun diluar KUHP.

Disarankan kepada pelaku hendaknya melakukan hal-hal yang positif guna menghindari perbuatan yang melawan hukum, dan dalam penerapan sanksi pidana dalam proses perkara tindak pidana ppembakaran rumah harus mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana tersebut.