Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Meskipun undang-undang telah mengatur ancaman sanksi terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana penipuan. Namun, dalam praktek masih ditemukan tindak pidana penipuan terhadap calon PNS di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, dan ada beberapa kasus yang tidak dapat diproses sampai ke Pengadilan.

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil, faktor penyebab mengapa ada kasus tindak pidana penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil tidak dapat di proses sampai ke Pengadilan, dasar pertimbangan hakim memutuskan hukuman yang relatif ringan terhadap pelaku dan upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap tindak pidana penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil.

Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil antara lain adalah faktor ekonomi, faktor kesadaran hukum masyarakat, adanya niat dan adanya kesempatan dan faktor lingkungan. Faktor penyebab kasus penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil tidak dapat di proses sampai ke Pengadilan adalah karena adanya perdamaian dan penghentian penyidikan karena adanya pencabutan laporan. Dasar pertimbangan hakim memutuskan hukuman relatif ringan terhadap pelaku antara lain adalah pelaku belum pernah dihukum, sopan dalam persidangan, adanya sikap terus terang dalam persidangan dan adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya. Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil adalah upaya preventif dan upaya represif.

Disarankan kepada pemerintahan dan aparat penegak hukum di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh untuk melakukan tindakan untuk dapat menembuhkan pertumbuhan ekonomi terhadap pelaku yang salah satu adanya lapangan kerja, adanya sosialisasi hukum, kebijakan-kebijakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dalam suatu lingkungan masyarakat Kota Banda Aceh juga bagi pejabat pemerintahan untuk lebih mengembangkan metode-metode baru dan lebih efektiflagi dalam melakukan tes penerimaan pegawai negeri agar tidak adalagi calo.