Indonesia merupakan negara hukum, Maka dengan demikian pembangunan hukum merupakan faktor yang determinative terhadap pembangunan Negara. Seiring perjalanan waktu dalam kenyataannya dewasa ini pelanggaran hukum yang terdapat di dalam masyarakat tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak. Maka dengan demikian, peraturan khusus untuk anak dibentuk guna menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Hukum Anak Pasal 32 ayat (1) “Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana”.

Tujuan penulisan studi kasus ini adalah untuk menjelaskan putusan hakim yang belum sesuai dengan fakta persidangan, serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Dari hasil penelitian yang didapatkan, putusan hakim belum sesuai dengan fakta persidangan karena pada putusan perkara No. 13/Pid.SusAnak./2020/PN.Bna tindak pidana pencurian yang dilakukan anak, Hakim memutus hukuman kepada anak selama 6 (Enam) bulan kurungan dengan dititipkan di Lembaga Pembianan Khusus Anak (LPKA). Seharusnya hakim mesti melihat dengan baik bahwa kesalahan yang dilakukan oleh anak kategori meresahkan masyarakat bukan membahayakan. Bahkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan hukuman yang diberikan bagi anak yang melakukan tindak pidana diantaranya yaitu: Pasal 71 ayat (2) pemenuhan denda yang tidak membahyakan fisik anak dan Pasal 76 Undang Undang Peradilan Anak ayat (1), pidana pelayanan masyarakat yang artinya membantu pekerjaan lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah Anak mengaku terus terang dan sopan dalam persidangan; Anak masih muda, diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari; Anak setiap harinya bersikap sopan dan baik lagi penurut; sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum; Bahwa Anak sudah tidak sekolah.

Disarankan kepada aparat penegak hukum, hendaknya konsep Restorative Justice dan Diversi dapat berjalan dengan baik sehingga proses hukum yang dihadapi anak tidak sarnpai pada penjatuhan hukuman melainkan encari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan.