Berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 dan 5 KUHAP tentang penyidikan dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) terbukti telah melakukan penyalahgunaan narkotika dapat dijatuhkan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penyidikan dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia AD belum berjalan dengan maksimal.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah unntuk menjelaskan faktor penyebab seorang prajurit TNI-AD dapat terjerat kasus tindak pidana narkotika, untuk menjelaskan proses penyidikan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Polisi Militer Kodan TNI-AD, untuk menjelaskan hambatan apa saja yang ditemui Polisi Militer Angkatan Darat dalam penyidikan tindak pidana narkotika, khususnya TNI-AD.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris, data dalam penulisan skripsi ini didapatkan dengan cara mengumpulkan data primer meliputi data penelitian lapangan dengan cara mewawancara responden dan informan dan data skunder meliputi Peraturan Perundang-undangan, tinjauan kepustakaan, dan karya ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab seorang prajurit TNIAD dapat terjerat kasus narkotika ada 3 (tiga) yaitu, faktor diri, faktor lingkungan dan faktor kesedian narkoba itu sendiri. Proses penyidikan pada tindak pidana narkotika dalam lingkungan peradilan militer yang dilakukan Polisi Militer Kodam Iskandar Muda, proses penyidikan dilakukan oleh Pomdam, Danpomdam/ Wadanpomdam akan memberikan perintah langsung kepada bagian untuk melakukan penyidikan yang di pimpin oleh komandan kesatuan. Hambatan yang ditemui Polisi Militer Angkatan Darat dalam penyidikan tindak pidana narkotika yang melibatkan anggota TNI-AD adalah mengenai proses penegakan hukum ditingkat penyidikan dan penututan belum ada transparansi, belum terintegritasnya sistem penanganan perkara dilingkungan TNI, sumber daya manusia masih terbatas, sarana dan prasarana belum memadai.

Disarankan sebagai anggota TNI seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat sehingga harus lebih berhati-hati dalam berprilaku. Disarankan proses Penegakan hukum ditingkat penyidikan dan penuntutan untuk kedepannya harus tranparans, tidak memandang yang berperkara anggota TNI. Disarankan sistem penanganan perkara di lingkungan TNI harus mengoptimalkan Teknologi Informasi sehingga memberikan hasil memuaskan bagi lembaga peradilan.