Pasal 279 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa” diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun” sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) e yaitu “ barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinanperkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”. Namun meskipun perbuatan tersebut telah diancam dengan hukuman penjara yang sangat berat akan tetapi diwilayah hukum pengadilan militer 1-01 Banda Aceh masih terdapat perkara/ tndak pidana poligami yang dilakukan oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana poligami yang dilakukan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, untuk menjelaskan disparitas terhadap hukuman terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yan g melakukan poligami, untuk menjelaskan hambatan serta upaya penanggulangan poligami terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis empiris yang pendekatan melalui penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan dan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana poligami yang dilakukan Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah kurangnya pengamalan terhadap Santi Aji, akibat dari seringnya melaksanakan tugas di luar kota sehingga menyebabkan sering jauh dari keluarga. Adanya disparitas terhadap hukuman terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan poligami karena hakim mempertimbangkan yaitu kronologi terjadinya tindak pidana, pelaku mengakui kesalahannya, serta hakim juga mempertimbangkan karena pemberian maaf dari pihak keluarga. Hambatannya adalah masih rendahnya pengetahuan prajurit tentang dasar hukum ketentuan untuk berpoligami, Kurangnya pengawasan Kondan satuan, Kurangnya pemahamanan terhadap isi dari Santi Aji, Kurangnya pengaduan dari istri prajurit.

Disarankan kepada satuan Kumdam IM agar terus melakukan sosialisasi terhadap prajurit TNI tentang akibat dari tindak pidana poligami. Disarankan kepada Kabintaldam IM untuk membuat peraturan dan sanksi yang tegas bagi prajurit TNI yang melakukan tinda k pidana poligami.