Pasal 8 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 IUP diberikan oleh Gubernur
berdasarkan permohonan yang di ajukan oleh Badam Usaha,koperasi,dan
perorangan.namun pada keyataanya Pertambangan yang dilakukan oleh
Pemerintah Aceh belum maksimal sehingga masih banyak terjadinya
pertambangan liar
Tujuan penelitian skripsi ini untuk menjelaskan kewenangan Pemerintah
Aceh dalam pemberian izin usaha pertambangan emas Berdasarkan Qanun Aceh
Nomor 15 Tahun 2017 .untuk menjelaskan akibat hukum dan hambatan yang
dihadapi Pemerintah Aceh dalam pemberian izin usaha pertambangan emas
berdasarkan Qanun Aceh nomor 15 Tahun 2017.untuk menjelaskan upaya yang
dapat dilakukan oleh Pemerintah Aceh dalam pemberian izin usaha pertambangan
emas berdasarkan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017.
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode
yuridis empiris atau penelitian lapangan (field research). Penelitian kepustakaan
dengan membaca buku buku, serta peraturan Qanun yang ada dalam ketentuan
perundang-undangan yang ada di wilayah Aceh dengan mewawancarai para
responden dan informan yang menjelaskan pokok permasalahan dalam penelitian
ini, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif.
Kewenangan Pemerintah Aceh dalam dalam pemberian izin usaha
Pertambangan menurut Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017. Pemerintah
Kabupaten Kota mengelola sumber daya alam Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah daerah semua kewenangan nya menjadi Provinsi atau
Kota sudah tidak ada lagi mempunyai Kewenanganya khususya dalam hal izi
Pertambangan. Akibat Hukum dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh
dalam pemberian izin usaha pertambangan ,Pemerintah Aceh dan dan Pemerintah
kabupatren/kota mengolola sumber sumber daya alam di Aceh baik didarat
maupun dilaut diwilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya yang meliputi
perencanaan,pelaksanaan,pemamfaatan kegiatan usaha yang dapat ekplorasi,
ekploitasi, dan budidaya .Upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam
Pemberian izin usaha Pertambangan menurut Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017
sesuai dengan kewenangannya,Pemerintah Aceh belum pernah mengeluarkan
izin,usaha pertambangan (IUP)yang berada pada lintas kabupaten/kota.
Disarankan kepada Pemerintahan Aceh membentuk qanun Aceh tentang
IUP, meningkatkan pengawasan pertambangan, membentuk cabang Dinas ESDM
di daerah agar dapat mengestimasi kebutuhan material bangunan setiap tahunnya.