Berdasarkan Qanun Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan
Kepelabuhanan Pasal 1 angka 6 menyebutkan, bahwa wajib retribusi adalah setiap
pribadi atau perorangan, perusahaan, kendaraan dan kapal yang masuk dan
menggunakan areal serta fasilitas pelabuhan dan/atau yang dapat izin
menggunakan tanah dan bangunan/ruangan di areal pelabuhan. Namun dalam
kenyataanya masih sering terjadi pungli, sehingga membuat pihak pelabuhan
kesulitan dalam mengatasinya, di karenakan masyarakt lebih nyaman dengan
penjualan tiket di luar pelabuhan.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk menjelaskan Implementasi Qanun
Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di Kota
Banda Aceh, untuk menjelaskan faktor – faktor penghambat Implementasi
Qanun Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan di
Kota Banda Aceh, untuk menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah dalam
Implementasi Qanun Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan
Kepelabuhanan di Kota Banda Aceh.Metode penelitian dalam penulisan ini
menggunakan metode yuridis empiris, data penelitian diperoleh
menggunakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, dengan tujuan
untuk dapat mengumpulkan data secara langsung yang berkaitan dengan masalah
yang diteliti.
Metode penelitian dalam penulisan ini digunakan metode yuridis emperis,
data penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dengan
mewawancarai langsung responden dan informan dan penelitian kepustakaan
(library research) mengkaji buku-buku dan peraturan Perundang-Undangan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Terhadap implementasi
Qanun Nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kepelabuhanan di kota
Banda Aceh, pelayanan yang di terimanya kurang memadai, faktor penghambat
Implementasi Qanun Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan
Kepelabuhanan Di Kota Banda Aceh terdapat dua hambatan, yang pertama Sering
terjadi tawar-menawar antara penumpang dan pihak pelabuhan kedua kurangnya
kerjasama. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam dalam proses
Implementasi Qanun Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan
Kepelabuhanan Di Kota Banda Aceh, adalah dengan melakukan transparansi
retribusi dan melakukan sosialisasi.
Disarankan kepada pihak pemerintah lebih memaksimalkan dalam
mengimplementasikan Qanun, dan kepada pihak masyarakat agar lebih mematuhi
dan ikut mendukung untuk menyukseskan kegiatan kerja dari pihak pemerintah
Kota Banda Aceh.