Pergantian antar waktu anggota Dewan perwakilan rakyat (recall) diartikan
sebagai proses penarikan kembali atau penggantian kembali anggota DPR oleh
induk organisasinya yaitu partai politik. PAW diatur dalam Pasal Pasal 242
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.
Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi atau penerapan
pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya,
apakah putusannya sudah diimplementasikan atau belum, faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya pergantian antar waktu (PAW) serta upaya-upaya yang
dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya yang di
PAW.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, data penelitian diperoleh
melalui penelitian (field research) dengan mewawancarai langsung responden dan
informa serta melakukan penelitian kepustakaan (library research).
Hasil penelitian diperoleh bahwa Implementasi Putusan MA Nomor 88
K/Pdt-Sus-Parpol/2019 kenyataannya tidak diimplementasikan, karena pihak yang
di PAW hingga saat ini belum di lantik kembali sebagai anggota DPR Pidie Jaya
padahal keputusan kasasi mengharuskan ia untuk diangkat kembali untuk jabatan
yang telah di berhentikan. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan
seseorang di PAW diantaranya ialah meninggal dunia, mengundurkan diri atas
permintaan sendiri secara tertulis, diusulkan oleh partai politik/partai politik lokal
yang bersangkutan, dan beberapa faktor lainnya. Adapun upaya-upaya perlawanan
yang dilakukan oleh pihak yang di PAW mulai dari mengajukan gugatan
rekonversi dilanjutkan dengan mengajukan mengajukan kasasi ke Mahkamah
Agung.
Diharapkan kepada pemerintah khususnya pemerintah Aceh agar dapat
mengimplementasikan keputusan dengan sebaik-baiknya agar tidak ada pihak�pihak yang merasa terugikan, dan bagi pihak yang di PAW agar kedepannya lebih
bertanggung jawab dan teliti lagi ketika mengemban suatu amanah, agar tidak
terjadinya selisih paham atau dualisme partai.