Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen menerangkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau
memperdagangkan barang serta jasa yang tidak memenuhi standar yang
disyaratkan. Namun pada kenyataannya masih ada pelaku usaha yang
mengedarkan makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan perlindungan konsumen terhadap
keamanan gizi dan pangan, untuk menjelaskan pengawasan pemerintah
Kabupaten Bener Meriah terhadap peredaran makanan dan minuman yang
mengandung bahan berbahaya, untuk menjelaskan tanggungjawaban pelaku
usaha yang memproduksi dan mengedarkan makanan dan minuman yang
mengandung bahan berbahaya
Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis
empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (field Reserch)
dengan mewawancarai responden dan informan dan menelaah kepustakaan
(Library Reserch)yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terhadap konsumen
gizi dan pangan berdasarkan undang-undang belum sepenuhnya dimengerti oleh
masyarakat Bener Meriah, pengawasan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah
terhadap peredaran makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya
menggunakan cara sosialisasi dan kerjasama antara Dinas Kesehatan dan Loka
Pom Bener Meriah, Tanggungjawab pelaku usaha yang memproduksi dan
mengedarkan makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya
diantanya dapat dikenakan sanksi administratif serta sanksi pidana.
Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah memberikan
edukasi hukum terhadap warga agar memahami hak dan perlindungannya
sebagai konsumen, Disarankan kepadda Loka Pom Aceh Tengah dan Dinas
Kesehatan Bener Meriah agar berbaur dengan masyarakat mengedukasi hak
konsumen sebagai suatu upaya perlindungan dan lebih aktif dalam mengawasi
pangan yang beredar di pasar bebas.